VIVAnews - Bertepatan dengan hari buruh internasional yang jatuh pada hari ini, Sabtu 1 Mei 2010, ribuan buruh dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di beberapa titik ruas jalan yang ada di Kota Yogyakarta.
Tak hanya buruh dan mahasiswa, para jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) juga melakukan aksi yang sama untuk memperingati hari buruh internasional (May Day).
Beberapa aliansi yang hari ini turun ke jalan untuk memperingati hari buruh internasional diantaranya dari Front Perjuangan Rakyat (gabungan elemen mahasiswa, buruh dan petani pesisir Kulonprogo. Sekitar 2000 masanya melakukan aksi di Jalan Malioboro, Yogyakarta.
Selain itu, juga turun ke jalan massa dari Aliansi Buruh Yogyakarta, yang dipimpin langsung Sekjennya, Kusnadi. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJU) cabang Yogyakarta juga turut serta dipimpin ketuanya, Pito, yang juga wartawan Koran Tempo.
Aksi unjuk rasa memperingati hari buruh yang menggunakan ruas jalan Malioboro ini berdampak pada kemacetan yang cukup parah pada obyek wisata belanja di Yogyakarta. Kemacetan diperkirakan terjadi lebih dari satu kilometer. Mobil maupun pengendara sepeda motor hanya bergerak perlahan di belakang rombongan para demonstran yang bergerak ke selatan menuju perempatan kantor Pos Besar Yogyakarta dan Gedung Agung.
Dalam orasi memperingati hari buruh internasional Front Perjuangan Rakyat langsung mengajukan isu mengecam kepemimpinan Presiden SBY dan Wapres Boediyono, yang dinilai sama sekali tak punya niat untuk memperhatikan nasib para buruh.
'Pemerintah berpihak kepada pengusaha dan pemodal asing. Buruh selalu terpinggirkan dan termarjinalkan," seru Rendi Perdana, koordinator FPR.
Sedang Aliansi Buruh Yogyakarta dalam pernyataan persnya mengatakan bahwa kebijakan SBY membuka pasar Indonesia sebebas-bebasnya untuk produk luar negeri melalui ACFTA jelas akan mengancam nasib buruh negeri ini.
"Tahun 2010 ini akan ada 7,5 juta buruh Indonesia yang terkena PHK akibat pemberlakukan ACFTA tersebut – 10 ribu diantaranya
adalah para buruh di Yogyakarta," katanya.
Pada aksi ini ABY menegaskan lagi sikapnya untuk menolak berbagai kebijakan pemerintah yang jelas akan menyengsarakan kaum buruh, seperti pemberlakukan ACFTA, pemberlakukan sistem outsouching, dan pemberlakukan sistem kontrak kerja yang menguntung pengusaha.
ABY juga menolak usaha-usaha pemerintah dengan meminta bantuan TNI dan Polri untuk melakukan tindakan kriminalisasi terhadap para aktivis buruh. (hs)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar